Ahok: Kalau Mau Bebas Macet, Naik Angkutan Umum

 

Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok ketika berdiskusi dalam kunjungannya ke newsroom Kompas.com di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Selasa (17/4/2012). Lelaki asal Belitung ini berpasangan dengan bakal calon gubernur Joko Widodo (Jokowi) maju di Pilkada DKI Jakarta.

HEADLINE NEWS, JAKARTA — Untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Jokowi-Ahok, tetap mengandalkan optimalisasi angkutan umum.
Hal tersebut disampaikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seusai acara silaturahim pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur (cagub-cawagub) dengan KPU Provinsi DKI Jakarta, Panwaslu, dan Kepala Polda Metro Jaya di Mainhall Mapolda Metro Jaya, Rabu (16/5/2012).
"Itu sederhana aja. Pertama, soal macet kan datangnya dari jalur lambat, jalur lambat kan diisi dengan motor dan bus-bus yang ngetem-ngetem. Maka, seluruh pemilik izin trayek itu harus dibikin konsorsium, kami sediakan bus yang baik kepada mereka dan kami bayar mereka per kilometer jalan. Sopirnya pun dapat komisi per kilometer. Dengan demikian mereka enggak mau ngetem. Setiap mereka ngetem, mereka rugi. Lalu kami pasang CCTV di terminal; kalau mereka ngetem di terminal, kami akan pecat dia," katanya.
Ahok mengatakan, untuk menggunakan angkutan umum, terutama bus non-AC, penumpang cukup membayar Rp 60.000 per bulan. Jadi, dengan Rp 60.000 per bulan, orang bebas naik bus. Untuk optimalisasi transjakarta, Ahok menjelaskan bahwa penumpang cukup membayar Rp 300.000 per bulan.
"Dari feeder semua cuma bayar Rp 300.000, orang bebas menggunakan busway. Itu pasti bus busway-nya bisa tiap 3-5 menit ada. Kalau agak padat, 7 menit-8 menit. Pasti orang akan pindah," ucapnya.
Mengenai kereta api, Ahok mengungkapkan bahwa pihaknya tidak bisa menyalahkan PT Kereta Api yang tidak mau menambah kereta. "Kalau setiap sepuluh menit ada kereta lewat pakai tutup palang, kita enggak akan berani lewat, maka kita perlu membangun subway dan flyover untuk kereta," kata Ahok.
Ketika ditanyakan mengenai tingkat keberhasilannya, Ahok yakin program tersebut akan sukses. "Pasti jalan, itu pasti jalan," katanya.
Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ahok mendapat nomor urut 3 dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta, pada Rabu, 11 Juli 2012.
Berikut adalah urutan cagub-cawagub DKI Jakarta:
1. Fauzi Bowo-Nackrowi Ramli
2. Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria
3. Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama
4. Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini
5. Faisal Basri-Biem Benjamin
6. Alex Noerdin-Nono Sampono

MEDIA INFORMASI

 Inilah Janji-janji Cagub-cawagub Soal Kesehatan

 

 Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta (dari kanan ke kiri), Biem Benjamin, Faisal Basri, Hidayat Nur Wahid, Basuki Tjahaja Purnama, dan Hendardji Soepandji, saat mengikuti Debat Program Kesehatan di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (14/5/2012).

JAKARTA - Jakarta yang memiliki 11 fakultas kesehatan ternyata dicatat sebagai provinsi yang paling tinggi jumlah pengidap HIV/AIDS dan tuberkulosis. Untuk itu pemimpin DKI Jakarta ke depan harus bisa menjawab tantangan ini agar Jakarta dan warganya selalu sehat jiwa dan raga.

Untuk menjawab tantangan itu, empat dari enam pasang calon gubernur dan wakil gubernur mengatakan akan meningkatkan anggaran kesehatan menjadi 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tekad peningkatan anggaran kesehatan itu muncul dalam debat publik mengenai kesehatan yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI), di Kampus Salemba, Jakarta, Senin (14/5/2012).

Dalam debat itu, kandidat yang datang adalah Hendardji Soepandji, Basuki Tjahaja Purnama, Hidayat Nur Wahid, dan Faisal Basri. Dua calon lain, yakni Fauzi Bowo dan Alex Noerdin, tidak hadir.

Hadir sebagai panelis, Guru Besar Fakultas Kedokteran UI Prof Firman Lubis, Direktur Utama RS Cipto Mangunkusumo Prof Akmal Taher, dan mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia dr Fahmi Idris.

Hendardji, yang mendapat kesempatan pertama untuk memaparkan program kesehatan, mengatakan, kesehatan Jakarta akan berhasil bila mental warga Jakarta juga sehat. Untuk itu, ruang terbuka hijau harus dibangun hingga 30 persen dari luas Jakarta. Dari 30 persen itu, 10 persen ruang terbuka hijau berupa taman kota di mana warga Jakarta bisa melepaskan penat dan bersantai agar tidak stres.

”Kami juga akan meningkatkan anggaran kesehatan hingga 10 persen yang ditujukan untuk program peningkatan kesehatan berbasis masyarakat. Basis masyarakat di sini artinya masyarakat sadar akan kebersihan diri sendiri dan kebersihan lingkungan di sekitarnya,” ujar dia.

Untuk menjaga kesehatan lingkungan, Hendardji juga akan menyediakan kapsul khusus untuk merokok di tempat umum. Warga yang terbukti merokok di luar kapsul khusus itu akan diberikan sanksi tegas.

Basuki Tjahaja Purnama atau sering disapa Ahok memaparkan, seluruh warga DKI Jakarta akan diasuransikan kesehatannya. ”Akan ada tiga kartu, yakni platinum, gold, dan silver. Dengan kartu asuransi ini, pasien bisa segera mendapatkan layanan kesehatan,” kata dia.

Kartu platinum akan diberikan kepada warga yang layanan kesehatannya ditanggung 100 persen oleh asuransi, gold ditanggung separuh, dan silver sebagian kecil. ”Awalnya pemerintah yang akan menanggung preminya. Namun, perlahan warga juga akan ikut membayar premi asuransi. Dengan demikian warga pun ikut bertanggung jawab akan kesehatan dirinya,” kata Ahok.

Ahok mengatakan, dia sudah beberapa kali bertemu dengan buruh atau masyarakat yang berpenghasilan tetap. ”Mereka bersedia membayar asuransi kesehatan asalkan sifatnya tetap dan terjangkau,” kata dia.

Selain itu, Ahok juga mengatakan, akan mengatur agar masyarakat tinggal dalam superblok yang dilengkapi pasar dan puskesmas yang melayani rawat inap. ”Sering kali layanan kesehatannya terjangkau, tetapi tidak bisa diakses karena biaya transportasi yang mahal. Jadi kami akan menempatkan puskesmas sedekat mungkin dengan masyarakat,” kata Ahok.

Hidayat mengatakan, tingkat kesehatan warga Jakarta juga tergantung pada upaya preventif agar angka kesakitan menurun. ”Selama ini anggaran preventif Rp 150 miliar. Jumlah ini akan kami tingkatkan menjadi Rp 300 miliar. Sedangkan total anggaran kesehatan bagi keluarga miskin dan tidak mampu yang mencapai Rp 600 miliar akan ditingkatkan menjadi Rp 1 triliun,” jelasnya.

Selain itu, juga akan dilakukan penguatan terhadap ketua RT dan RW agar bisa mengambil langkah yang cepat dan tepat apabila ada warganya yang membutuhkan pertolongan kesehatan.

Senada dengan Ahok, Faisal Basri mengatakan akan memberikan asuransi kesehatan kepada warga Jakarta. ”Pemerintah itu seharusnya hanya mengatur. Dia tidak boleh mengelola agar tidak ada korupsi. Dengan jaminan kesehatan daerah seperti Gakin, membuat pemerintah bukan hanya menjadi regulator, melainkan juga eksekutor. Biarkan asuransi yang mengelola kesehatan,” tegas Faisal.

Faisal juga mengatakan akan meningkatkan 27 dari 44 puskesmas kecamatan untuk bisa memberikan layanan rawat inap. Dengan demikian, puskesmas akan membantu rumah sakit dalam menangani pasien yang sakitnya parah dan tidak bisa ditangani puskesmas.

Keempat kandidat itu pun sepakat untuk meningkatkan kesejahteraan dokter yang masih berstatus pegawai tidak tetap, tetapi memberikan layanan yang baik di puskesmas.

Pengamanan melekat

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, Senin siang, menegaskan, semua calon gubernur dan wakil gubernur sudah mendapat pengawalan melekat sejak dinyatakan lolos seleksi dan ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.

”Setiap orang akan dikawal polisi yang melekat selama 1 kali 24 jam. Satu calon satu polisi. Namun, polisinya bukan satu orang itu saja. Dalam 1 kali 24 jam ada tiga kali pergantian polisi yang menjaga calon tersebut,” jelasnya.

Dia menambahkan, selain telah melakukan pengawalan melekat kepada setiap calon, Polda Metro juga sudah melakukan pengamanan dalam sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan proses Pilkada DKI Jakarta.

MEDIA INFORMASI

 Faisal Basri Prihatin Cagub 'Kotori' Jakarta

 

 Cagub Faisal Basri bersama wakilnya Biem Benjamin memperlihatkan nomor urut yang didapatkannya di acara penentuan dan penetapan nomor pasangan Cagub dan Cawagub Pilkada DKI Jakarta di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/5/2012). Pasangan Faisal-Biem mendapatkan nomor urut lima pada Pilkada DKI Jakarta.

JAKARTA - Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tinggal menghitung hari. Enam pasang calon gubernur berlomba-lomba memperkenalkan diri kepada calon pemilihnya dengan berbagai cara, termasuk dengan menempel stiker dan spanduk-spanduk di sudut kota sehingga membuat kesan kotor. Hal tersebut membuat Calon gubernur DKI Jakarta jalur independen, Faisal Basri, prihatin.
"Kemarin-kemarin kan ada satu tuh yang ngotorin kota, sekarang sudah tiga yang ngotorin kota di mana-mana belakangan saya lihat," ujarnya saat berkunjung ke kantor redaksi Kompas.com bersama pasangannya, Biem Benjamin, Kamis (10/5/2012).
Selama masa pencalonannya ini, Faisal mengaku kerap ditawari oleh pihak tertentu untuk membuat stiker dan spanduk secara gratis. Pihak tersebut pun secara sukarela menempelkan sendiri di kampung-kampung, di jalan-jalan dan fasilitas publik lainnya. Namun dengan tegas Faisal tak setuju dengan cara demikian.
"Ada yang mau nyumbang Rp 147 juta untuk mem-Faisal-Biem-kan kampung-kampung, saya tolak aja. Jadi dia yang nyetak, dia yang nempel. Dalam hati saya ngeri juga ini ngeliat suasana ini. Ah nggak deh, kami nggak mau menambah kotoran-kotoran itu," katanya.
Ekonom Universitas Indonesia itu mengatakan, dirinya dan timnya tidak mempersiapkan cara-cara pengenalan kepada masyarakat yang demikian. Ia telah mempersiapkan cara yang lebih elegan untuk memperkenalkan diri serta mengungkapkan visi-misinya kepada masyarakat Ibu Kota, yaitu melalui iklan di televisi, sosial media dan turun langsung ke masyarakat.
"Ya, karena itu yang termurah, terlepas dengan tingkat efektif atau nggaknya ya. Yang kami siapkan spanduk yang bisa dicopot-copot kalau ada temu warga di suatu tempat bisa dipindah-pindah, orang tahu itu kok spanduknya ini lagi ini lagi," kata Faisal Basri yang berkunjung ke kantor redaksi Kompas.com bersama pasanganya, calon wakil gubernur Biem Benjamin dan tim suksesnya.

MEDIA INFORMASI

 Didik: Warga Miskin Semakin Miskin Pendidikan dan Ketrampilan

 

 Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari PKS Didik J Rachbini.

JAKARTA - Walaupun dana pendidikan yang dianggarkan APBN sudah cukup besar, alokasi anggaran belum membantu warga miskin untuk mengakses pendidikan dan keterampilan yang memadai. Dampaknya adalah gap yang melebar antara warga kaya dan warga miskin.
"Warga miskin semakin miskin pendidikan dan keterampilan. Akibatnya, hidup mereka semakin terpinggirkan," ujar Didik J Rachbini .
Didik menguraikan, penduduk dari golongan kurang mampu biasanya memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas pendidikan dan keterampilan. Sekolah-sekolah negeri yang bebas biaya belum bisa menampung anak-anak dari golongan kurang mampu.
"Sebagian besar dari mereka terpaksa harus menempuh pendidikan di sekolah-sekolah swasta yang tidak gratis," kata Didik.
Itupun bukan sekolah swasta dengan fasilitas memadai yang bisa diakses mereka. Kehadiran Sekolah-sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan rintisannya (RSBI) ikut menyulitkan akses pendidikan berkualitas bagi mereka yang miskin. Pasalnya, sekolah-sekolah berstatus SBI dan RSBI menerapkan standar biaya yang jauh dari jangkauan mereka.
Didik mengakui, pendidikan berkualitas tidak murah. Namun, menurut pengamat ekonomi ini, pada titik inilah faktor perhatian pemerintah sangat menentukan. Pemerintah bisa berperan membuka akses bagi kaum miskin, misalnya melalui alur penyaluran dana pendidikan maupun melalui program beasiswa.
"Pemerintah bisa menyalurkan dana pendidikan juga ke sekolah-sekolah swasta non SBI atau RSBI. Pemerintah juga bisa upayakan anak-anak berprestasi dari kalangan kurang mampu belajar di sekolah unggulan maupun perguruan tinggi," urai bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Hidayat Nur Wahid.
Profesor ekonomi dari kalangan biasa ini ingin siswa-siswa berprestasi lainnya juga bisa menjangkau pendidikan hingga tingkat tertinggi atau mendapatkan bekal keterampilan kerja yang memadai sebelum terjun ke dunia kerja. Karena itu, pihaknya berjanji akan memprioritaskan perhatian pada program pendidikan dan keterampilan bila terpilih memimpin Jakarta.
"Pendanaan bisa dengan kerja sama dengan pihak swasta atau dengan BUMN/BUMD melalui program CSR atau PKBL," urai Didik.
Ia juga menilai penting diadakannya pelatihan keterampilan khusus bagi lulusan SMA atau perguruan tinggi secara gratis sebelum memasuki dunia kerja. Dengan cara itulah, anak-anak dari keluarga kurang mampu akan memiliki akses kepada pendidikan dan keterampilan. Dengan cara demikian, mereka bisa keluar dari kungkungan kemiskinan.

MEDIA INFORMASI

Inilah Alternatif Jalur Saat "Car Free Day"

 

 Akibat gerimis, pelaksanaan car free day di Jalan Letjend Suprapto, Jakarta Pusat, Minggu (4/3/2012), hanya berlangsung hingga pukul 10.30.

JAKARTA - Sehubungan penerapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) dengan pola baru, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan jalur alternatif bagi pengguna jalan. Mengingat akses kendaraan bermotor hanya dibuka di jalur lambat sekitar Semanggi saja.
"Dari SCBD sampai Karet tetap dibuka sedikit untuk para pengendara," kata Pristono, di Jakarta, Kamis (10/5/2012).
Sementara selepas itu, jalur lambat tertutup untuk kendaraan bermotor tiap hari Minggu pada pukul 06.00-11.00 WIB. Dengan demikian, jalur lambat tersebut hanya diperuntukkan untuk pejalan kaki.
Berikut ini jalur alternatif yang telah disediakan untuk pengendara kendaraaan bermotor untuk menghindari Jalan Sudirman-Thamrin, yaitu :
Alternatif dari Selatan - Utara
1. Dari Sisi Barat : Jalan Sultan Iskandar Muda - Jalan Pakubuwoni - Jalan Asia Afrika - Jalan Gerbang Pemuda - Jalan Gatot Subroto - Jalan Jenderal Soedirman (jalur lambat) - Jalan Bendungan Hilir - Jalan Karet Pasar Baru Barat - Jalan KH Mas Mansyur - Jalan Abdul Muis - Jalan Majapahit - dst.
2. Dari Sisi Timur : Jalan Panglima Polim - Jalan Sisingamangaraja - Jalan Trunojoyo - Jalan Senopati - Jalan Kapten Tandean - Jalan HR Rasuna Said - Jalan HOS Tjokroaminoto - Jalan Menteng Raya - Jalan Medan Merdeka Timur - dst.
Alternatif dari Utara - Selatan
1. Sisi Barat : Jalan Medan Merdeka Utara - Jalan Abdul Muis - Jalan Mas Mansyur - Jalan Karet Pasar Baru Barat - Kalan Penjernihan - Jalan Tentara Pelajar - Jalan Teuku Nyak Arief - Jalan Sultan Iskandar Muda - dst.
2. Sisi Timur : Jalan Lapangan Banteng - Jalan Medan Merdeka Timur - Jalan Menyeng Raya - Jalan Sam Ratulangi - Jalan HOS Tjokroaminoto - Jalan HR Rasuna Said - Jalan Kapten Tandean - Jalan Walter Monginsidi - Jalan Trunojoyo - dst.

MEDIA INFORMASI

KPU: Kampanye Hitam Bisa Batalkan Hasil Pemilu

 Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Dahliah Umar

JAKARTA — Jelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur atau Pilgub DKI Jakarta yang akan berlangsung 11 Juli mendatang, suhu politik di Ibu Kota kian memanas. Dalam beberapa hari terakhir, tudingan kampanye hitam atau black campaign justru marak dan menimpa para bakal calon gubernur  dan calon wakil gubernur DKI periode 2012-2017. Sayangnya, karena belum ditetapkan sebagai pasangan cagub-cawagub oleh Komisi Pemilihan Umum  DKI, Panitia Pengawas Pemilu  pun tak bisa menjerat pelaku dengan UU Pemilu.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Ramdansyah mengatakan, saat ini pasangan bakal calon gubernur  dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) yang terbukti melakukan kampanye hitam tidak bisa dijerat dengan UU Pemilu lantaran belum ditetapkan sebagai pasangan cagub-cawagub. Meski demikian, Panwaslu menegaskan,  para bakal cagub-cawagub hendaknya  dapat menjaga etika politik.
"Yang perlu diketahui, pasangan calon jika terbukti melakukan kampanye hitam atau pelanggaran lainnya bisa dijerat dengan undang-undang yang lain, seperti hukum pidana," ujar Ramdansyah, saat ditemui di Balaikota DKI, Selasa (8/5/2012).

Jika pasangan calon merasa dirugikan, menurut Ramdan, bukan tidak mengkin dia akan menjeratnya dengan pasal pencemaran nama baik. Oleh karena itu, Udang-Undang Hukum Pidana harus tetap diperhitungkan. "Dalam pemilu itu artinya bukan semuanya serba boleh dan serba dilarang. Tentu ada batas-batas yang wajib diperhatikan," katanya.

Dengan adanya kampanye hitam ini, tentu berpengaruh terhadap suhu politik di Ibu Kota. Bahkan, akibatnya banyak pihak yang akan dirugikan, termasuk masyarakat. "Ada orang yang dirugikan. Kegiatan kampanye hitam tidak bisa ditarik dengan undang-undang pemilu, tetapi bisa dengan undang-undang lain," katanya.

Meski demikian, Panwaslu mengimbau bakal pasangan calon yang merasa dirugikan bisa melakukan pengaduan meski belum ditetapkan oleh KPU DKI. Hal ini perlu dilakukan agar kampanye hitam tidak terulang saat para bakal calon ditetapkan menjadi cagub-cawagub.

Ketua KPU DKI Dahliah Umar mengatakan, pihaknya tidak bisa menjerat pasangan bakal calon yang terbukti melanggar karena belum ditetapkan sebagai pasangan cagub-cawagub. "Jika korban bisa menemukan pelaku dan terbukti, tentu bisa diproses pidana umum. Karena ini mencemarkan nama baik atau melakukan penghasutan atau penghinaan," kata Dahliah.

Menurut Dahliah, jika pihaknya menemukan unsur kampanye hitam yang dilakukan secara teroganisasi,  hal itu tentu bisa membatalkan hasil pemilu meski pasangan calon tersebut memenangi pemilu.
"Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan kemenangan pasangan calon dibatalkan atau ditindaklanjuti dengan penghitungan suara ulang. Dengan alasan politik uang atau black campaign secara masif yang menyebabkan itu dianggap MK (Mahkamah Konstitusi) bisa memengaruhi pemilih," katanya.

Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), Alfan Alfian, mengatakan, kampanye hitam merupakan suatu fenomena dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), baik dalam pemilihan gubernur (pilgub) maupun pemilihan presiden (pilpres). Hanya saja, dirinya menganggap, cara-cara seperti ini tidak mencerdaskan masyarakat dalam berpolitik.

OLeh karena itu, meski kampanye hitam selalu menghantui saat pelaksanaan pemilu, dia meminta  masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh. Terlebih, masyarakat Ibu Kota sudah sangat cerdas dalam berdemokrasi dan berpolitik. "Cara-cara kampanye hitam tidak laku lagi bagi masyarakat Jakarta," katanya.

Kampanye hitam, kata Alfian, berbeda dengan kampanye negatif. Kampanye hitam dilakukan oleh pihak luar dan tidak bertanggung jawab dengan menjatuhkan sasarannya dan menguntungkan pelakunya. Meski demikian, cara itu bisa menjadi bumerang karena masyarakat justru akan bersimpati terhadap korban kampanye hitam.

Adapun kampanye negatif adalah berkampanye yang dilakukan secara terang-terangan oleh pihak lain untuk mengoreksi lawan politiknya. Sifat dari kampanye negatif lebih untuk meningkatkan legitimasi pada calon dan saling membangun. "Kita berharap pelaku politik ini lebih cerdas lagi mengedepankan calonnya. Bukan menjatuhkan dengan cara tidak fair," katanya.

Sebagaimana diberitakan , pada Selasa (8/5/2012) ditemukan kupon sembako gratis palsu yang mengatasnamakan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Puluhan warga kemudian mendatangi kediaman pribadi Fauzi Bowo di Jalan Teuku Umar Nomor 24, Menteng, Jakarta Pusat, dengan membawa kupon palsu yang disebarkan oleh dua orang berbaju safari hitam.

Sebelumnya juga beredar selebaran yang menyatakan anti-Joko Widodo (Jokowi) yang berpasangan dengan Basuki Tjahaya Purnama. Serta anti-Alex Noerdin yang berpasangan dengan Nono Sampono dalam bursa Pilgub DKI 2012-2017.

MEDIA INFORMASI

Penegakan Hukum Lemah, Biang Semrawutnya Jakarta

 

 Pekerja komuter menembus kemacetan di ruas Jalan Daan Mogot, Pesing, Jakarta Barat, Kamis (19/4/2012). Setiap harinya, 2-3 juta warga sekitar Jakarta berjuang menembus macet untuk mencapai tempat kerja mereka di Jakarta.

JAKARTA - Kondisi semrawutnya kota Jakarta saat ini disebabkan oleh lemahnya sistem penegakan hukum yang ada. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menginginkan adanya penyempurnaan peraturan dan peningkatan kualitas petugas keamanan.
"Masih banyak peraturan yang harus disempurnakan. Kualitas petugas keamanan juga belum mumpuni. Masalah penegakan hukum ini merupakan salah satu kelemahan kami," kata Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, di Balai Kota, Jakarta, Senin (7/5/2012).
Selama ini, lanjutnya, pemberian sanksi pada warga yang melanggar peraturan belum dapat dilaksanakan secara konsekuen. Karena tidak ada aturan untuk menindak warga langsung di tempat.
"Hukum itu memang harus ditegakkan dan sanksi harus dijalankan. Tapi memang agak complicated untuk memberikan sanksinya," ungkapnya.
Foke mencontohkan operasi yustisi, yang terbukti bukan penduduk DKI baru dapat dikenai sanksi setelah ada keputusan pengadilan. Jadi tidak bisa dilakukan di tempat itu juga. Menurut Foke, penegakan hukum di negara lain seperti Singapura dapat berjalan dengan baik karena warga yang melanggar dapat langsung dikenai sanksi berupa denda.
"Kalau di negara lain, law enforcement bisa berjalan dengan tegas karena bisa langsung. Penegakan hukum itu kan harus tegas," katanya.

MEDIA INFORMASI